BAGAIMANA CARA MENDAFTAR

1 Login atau daftar sebagai partisipan.
2 Catat kode pendaftaran anda.
3Datang dalam kegiatan kami.

Jika masih ada yan ingin anda tanyakan hubungi email kami di info@website.com . Terimakasih!

KETERANGAN

Kode Pendaftaran anda
dapat ditukar dengan
Kaos dan Merchandise menarik!

LUPA PASSWORD?

Evaluasi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2019

Sabtu, 07 Desember 2019

Evaluasi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu

Oleh: Ricky Febriansyah

Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 telah berjalan sukses dan lancar. Selain sukses dari sisi peningkatan partisipasi masyarakat 81,97 persen untuk Pemilu Presiden dan wakil Presiden (Pilpres) dan 81,69 persen untuk Pemilu Legislatif (Pileg), keberhasilan pemilu edisi ke-12 juga ditandai dengan mulusnya KPU selama proses gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau yang biasa disebut dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Pada fase ini KPU berhasil mementahkan argumen para pemohon baik untuk pilpres maupun pileg. Bukti-bukti yang disampaikan pada sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Anwar Usman juga cukup kuat hingga hakim kemudian memutuskan bahwa seluruh dalil yang diajukan pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak.

Jika berkaca pada standar-standar pemilu demokratis yang dikemukakan IDEA (2002), maka ada 15 unsur yang mendukung suksesnya penanganan sengketa ini, antara lain: 1) adanya kerangka hukum pemilu, 2) sistem pemilu, 3) distrik pemilu atau batas unit pemilu, 4) hak memilih dan dipilih, 5) kelembagaan KPU, 6) pendaftaran pemilih, 7) akses suara bagi politik dan kandidat, 8) kampanye pemilu yang demokratis, 9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan pendapat, 10) pembiayaan dan pendanaan kampanye, 11) ketersediaan kotak suara, 12) perhitungan suara dan tabulasi, 13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, 14) pemantau pemilu serta 15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.

Standar ke-15 kemudian menjadi penting karena kerangka hukum harus menyediakan mekanisme efektif dan perbaikan bagi kepatuhan hukum dan penegakan atas hak-hak pemilu serta memberikan hukuman bagi pelaku-pelaku tindakan pidana pemilu. Kerangka hukum pemilu harus diatur sedetail mungkin untuk melindungi hak-hak sipil.

Selanjutnya sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis yaitu, 1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu), 2) sengketa dalam proses pemilu, 3) pelanggaran administrasi pemilu, 4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu dan 6) sengketa hukum lainnya.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah disebutkan bahwa pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan pemilu dan tindak pidana pemilu setidaknya ada 3 poin utama yaitu penegakan atas tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi dan kode etik.

Dan tindak pidana pemilu terbagi lagi dalam 12 jenis yaitu 1) dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, 2) kepala desa dilarang yang melakukan tindakan menguntungkan ataupun merugikan peserta pemilu, 3) setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye, 4) setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, 5) pelaksana kampanye dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye, 6) peserta pemilu dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu, 7) majikan atau atas perusahaan yang tidak memperbolehkan pekerjanya untuk memilih, 8) dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, 9) kekerasan atau kekuasaan pada saat pendafaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih, 10) dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi ketentuan, 11) dilarang menjanjikan atau memberikan yang kepada pemilih dan 12) dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS/TPSLN.

Selanjutnya pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan sengketa pemilu adalah meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/kota.

Kemudian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu berdasarkan sumpah dan/atau jani sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Kewenangan menyelesaikan kode etik penyelenggara pemulu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Untuk penanganan sengketa pada Pemilihan Serentak 2020 nanti, menurut Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, masih ada ketidaksesuaian antara aturan dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau UU Pilkada dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setidaknya UU Pemilihan Kepala Daerah dalam proses revisi sehingga ada kemungkinan proses mekanisme sengketa yang ada pada Pemilu serentak 2019 dapat diadaptasi untuk UU Nomor 10 tahun 2016. Setidaknya ada 2 skenario yaitu perbaikan pasal 10, pasal 11 dan pasal 134 UU No.10/2016 dan cara kerja berpikir dalam UU No 10/2016 yang dapat diadopsi dari UU No 7/2017.

Pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Menurut Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja harus direvisi karena ada sejumlah aturan dalam UU Pemilihan Kepala Daerah yang sudah tidak sejalan dengan UU Pemilu.

Pertama tentang peran Bawaslu dalam UU Pemilihan Kepala Daerah tidak mengenal Bawaslu kabupaten/kota sebab pengawasan di tingkat tersebut hanya dilakukan panita pengawas (panwas) kemudian UU Pemilihan Kepala Daerah tidak menjabarkan pihak yang menjadi koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Selanjutnya UU Pemilihan Kepala Daerah mengatur penyelesaian sengketa administrasi dilakukan melalui mediasi yang menghasilkan putusan Bawaslu sedangkan UU Pemilu proses sengketa administrasi dilakukan melalui proses ajudikasi yang dilakukan secara terbuka.

Pada Pemilihan Serentak 2020 akan diselenggarakan sebanyak 270 daerah, dengan rincian 9 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 nanti. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan ada 4 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Belitung Timur.

Secara umum jika melihat tahapan pemilu dan pemilihan yang hampir sama, maka perlu adanya penanganan dan penyelesaian sengketa, karena setiap tahapan akan berpotensi terjadinya sengketa, dan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU juga berpotensi terjadi gugatan. Jika pada penyelenggaraan Pemilu 2019 salah satunya pada penyelesaian dan penanganan sengketa seperti PHPU pada gugatan hasil pilpres. Terlebih adanya diterbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota tahun 2020.

Hal ini perlu adanya upaya dalam pencegahan terjadinya sengketa pemilu, salah satunya menurut  IDEA  (2010:9), pencegahan dapat dilakukan mengikuti ketentuan dan peraturan melalui kerangka hukum yang sederhana, jelas dan konsisten. Untuk perlu adanya revisi UU Pilkada demi pencegahan dan penanganan sengketa berupa pelanggaran pidana, pelanggaran adminitrasi dan pelanggaran kode etik.

Hal tersebut dapat saja terjadi pelanggaran yang akan terjadi pada penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bangka Tengah untuk itu perlu adanya regulasi yang mengadopsi pada penyelenggaraan pemilu 2019 kemarin.(sumber : KPU RI)

ARTIKEL & OPINI LAIN

Indeks Opini-
  • Menakar Pilkada Serentak

    Pembahasan RUU tentang pilkada masih berlangsung alot di DPR. Meski demikian, DPR dan pemerintah telah sepakat agar pelaksanaan pilkada di Indonesia pada masa mendatang bisa berlangsung murah, baik ...
  • PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMILUKADA

    PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMILUKADAOlehSYAFRAN SOFYAN, SH., M.Hum.TENAGA PROFESIONAL BIDANG POLITIK LEMHANNAS RI I. PENDAHULUAN Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
  • Pilkada Serentak Harus Ada Anggaran Sampai PPK dan PPS Terbentuk

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 harus sudah memiliki anggaran hingga PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) dan ...
  • Dilematis Pilkada serentak tahun 2015

    Pemerintah menginginkan pemilihan umum kepala daerah langsung serentak dapat dilaksanakan pada September tahun ini, namun Komisi Pemilihan Umum menyatakan mengalami kesulitan untuk dapat melaksanakan ...
  • Mendeteksi dan Mencegah Konflik Pemilihan Serentak 2020

    Mendeteksi dan Mencegah Konflik Pemilihan Serentak 2020 oleh Ricky Febriansyah/Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Tata Kelola Pemilu Universitas Lampung Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan ...
TOP